INILAH.COM, Bandung - Dada Rosada tampaknya harus gigit jari. Niat maju pada Pilgub Jabar 2013 lewat perahu Demokrat bakal kandas. Selain tersangkut masalah hukum, status Wali Kota Bandung di Partai Demokrat ini pun masih belum jelas.

Isyarat itu datang dari Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPD Partai Demokrat (PD) Jabar Yan Rizal Usman. Menurut Yan, belum ada keterangan resmi soal posisi Dada Rosada di tubuh PD. Meski ada pembicaraan, hanya orang tertentu dan tanpa konfirmasi dari Dada.

"Selama ini kan keterangan Pak Dada sebagai kader Demokrat itu hanya dari segelintir orang. Tidak ada konfirmasi dari Pak Dada langsung. Jadi kami di DPD Jabar menganggap Pak Dada masih kader partai yang dulu," kata Yan kepada INILAH.COM, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, pada Musda PD Jabar mendatang akan ada aturan bagi kader yang maju mencalonkan diri menjadi Ketua DPD PD Jabar periode 2012-2017. Aturan yang berlaku nanti adalah, bisa maju bagi kader yang sudah berjuang minimal sejak pemilu legislatif 2009.

"Musda ada ketentuan, siapa saja boleh ikut mencalonkan jadi ketua. Misalkan nanti ada yang mau nyalon, tentu akan dilihat dulu track record-nya. Kalau dia bermasalah secara hukum, tentu saja tidak bisa ikut bertarung memperebutkan kursi ketua DPD," tegasnya.

Melihat aturan tersebut, kata Yan, Dada bakal sulit maju menjadi bakal calon gubernur. Tiket menuju pencalonan Ketua DPD PD Jabar pun sudah gugur. "Figur baru di partai susah maju. Jadi kalau dia kader baru dan bermasalah secara hukum, akan sulit didukung," tegasnya. [ang]