INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diingatkan terkait sikapnya yang memerintahkan agar semua perusahaan meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerjanya. Serikat pekerja meminta presiden tak hanya bertindak lewat kata-kata.

"Pesan kami kepada presiden, sudah bagus dia menyindir pengusaha-pengusaha tapi kami minta jangan berhenti di kata-kata tapi harus ada tindakan apa yang dimaksud untuk menyejahaterakan itu," ujar Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam diskusi radio bertajuk Buruh Mengeluh di Jakarta, Sabtu (4/2/2012).

Iqbal menyebut, setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan jajaran terkait pemerintahan SBY untuk menyudahi konflik yang seringkali terjadi antara buruh dengan perusahaannya dan hanya mengutamakan kesejahteraan buruh.

"Yang pertama, petakan daerah perbatasan, petakan perusahaan yang tidak mampu, jangan asal bilang tidak mampu tapi ketika ditanya datanya tidak bisa menunjukkan, buat mekanisme penyelesaian perselisihan jika tidak ada titik temu, revisi UU nomer 17 tahun 2005 dan buat aturan pengupahan," jelasnya.

Iqbal juga mengingatkan agar pemerintahan SBY tidak melibatkan militer untuk menangani masalah buruh. "Ini bahaya kalau militer ikut ngurusin buruh," ucapnya.

Iqbal juga menyoroti sistem outsourching tenaga kerja yang marak belakangan ini. Dia menyebut penelitiannya menemukan 70 persen pekerja outsourching di Kepulauan Kepri, dan Pulau Jawa, menerima upah yang lebih rendah sebanyak 20 persen dari pekerja yang masa kerjanya rendah di perusahaan itu sendiri. "Selain itu sama sekali tidak ada kepastian hukum yang jelas dan tidak ada tunjangan bagi pekerja outsourching," katanya.[bay]