INILAH.COM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi tingkat korupsi tahun 2012 tinggi. Perlu ada upaya pemerintah meredam korupsi besar-besaran untuk keperluan pemilihan umum (pemilu) 2014.

"Reproduksi korupsi harus dihentikan, Presiden harus ngomong itu, KPK harus perhatikan itu. Bagaimana supaya parpol (partai politik) memperoleh dana yang tidak korup," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, di kantor ICW, Jl. Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Minggu (29/1/2012).

Korupsi yang terjadi besar-besaran pada tahun ini sebagai upaya untuk menggalang dana parpol menuju pemilu 2014. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi ancaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberangus tindak kejahatan korupsi yang dilakukan para elit pemerintah.

"Oleh karena itu sejak awal sebetulnya ini menjadi ancaman pemberantasan korupsi, karena belum pernah dibicarakan bagaimana mengatur keuangan partai," kata Danang.

Program utama pemerintah tahun ini untuk memerangi korupsi pun ditanggapi pesimis oleh ICW. "Tidak akan banyak perubahan sebetulnya," kata Dadang.

Lebih jauh ia menjelaskan, pemberantasan tindak kejahatan korupsi masih akan memprihatinkan. Penindakan para koruptor akan begitu sulit, pasalnya, korupsi sudah menjadi tradisi dan semakin menjamur ke elit-elit penguasa.

"program UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) utamanya pemberantasan korupsi, tapi fokusnya pencegahan. tapi begitu soal pelaksanaan atau penindakan, itu akan jadi masalah," tambahnya.

UKP4, lanjut Danang, seharusnya memberi perhatian juga bagaimana instansi penegak hukum (KPK, Polri, Kejaksaan) menangani kasus korupsi. "UKP4 sejauh mana menyikapi persoalannya, atau muncul resistensi dari instansi pemerintah. Jadi kita lihat UKP4 mencapai target-targetnya tahun ini," kata Danang. [mar]