Find and Follow Us

Minggu, 19 Januari 2020 | 01:51 WIB

Menag Ralat Menyebut Syiah di Luar Islam

Oleh : Irvan Ali Fauzi & MA Hailuki | Sabtu, 28 Januari 2012 | 10:08 WIB
Menag Ralat Menyebut Syiah di Luar Islam
inilah.com/Agus Priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Agama Suryadarma Ali tidak merasa pernah menyebut kelompok Syiah sebagai aliran sesat yang berada di luar Islam.

Pernyataan itu terungkap dalam hasil pertemuan Dewan Syura atau Tanfidz Ahlul Bayt Indonesia (ABI) dengan Dewan Syariat PPP, Jumat (27/1/12) malam.

Salah satu hasil pertemuan itu, Dewan Syariat PPP atas nama Suryadharma Ali yang juga selaku Menteri Agama maupun ketua Umum PPP minta maaf kepada masyarakat islam khususnya umat Islam Syiah, beliau merasa tidak pernah mengatakan bahwa Syiah sesat dan diluar Islam, itu adalah pelintiran wartawan saja," ujar Sekjen ABI Ahmad Hidayat kepada INILAH.COM, Sabtu (28/1/2012).

Ahmad Hidayat juga menegaskan bahwa salah satu hasil pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan bahwa Suryadharma sebagai Menag akan memfasilitasi dialog antara ulama-ulama syiah dan sunni untuk menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah.

Sebelumnya Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) menyatakan menurut sejumlah literatur yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, MUI dan Majelis Mujahidin Indonesia, golongan Syiah tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sejumlah literatur tentang Syiah itu, menurut SDA, tentunya akan dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama dalam menyikapi Syiah. "Kementerian akan berpegang pada keputusan yang lama, yakni Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag) Nomor D/BA.01/4865/1983, tanggal 5 Desember 1983, mengenai golongan Syiah, yang menyatakan bahwa golongan Syiah tidak sesuai dengan ajaran Islam," kata SDA, usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (25/1/2012).

Umat Islam Syiah pun berekasi atas pernyataan Menteri Agama tersebut. Misalnya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) yang menyesalkan pernyataan tersebut. Ketua Dewan Syura IJAB Indonesia, KH Jalaluddin Rakhmat, mengatakan, pernyataan tersebut dikeluarkan ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terancam karena ulah sekelompok orang yang mengatasnamakan perbedaan paham dalam agama untuk menyalakan permusuhan di antara kelompok umat beragama.[iaf]

Komentar

x