INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat ini benar-benar diuji emosi politiknya dalam merespons perkembangan terakhir. Jika tak hati-hati dalam bertindak, bisa-bisa jadi blunder politik.

Salah satu petinggi Partai Demokrat yang duduk di jajaran eksekutif partai berkirim pesan BlackBerry Messenger (BBM) kepada INILAH.COM, Jumat (27/1/2012) petang. Isinya, mengabarkan rencana pergerakan pendukung Anas ke Jakarta untuk melakukan aksi damai menuntut media masa agar tidak melakukan pengadilan opini terhadap Anas. "Kami perkirakan sedikitnya 50 ribu orang yang akan datang ke Jakarta," katanya.

Dia menyebutkan, pihaknya mencermati, sebagian media massa di Indonesia telah mulai tersesat dan terjebak dalam upaya pencemaran nama baik kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Aspirasi tersebut, tambah sumber tersebut, bermunculan dari 33 DPD Partai Demokrat se-Indonesia.

Informasi ini simetris dengan sumber INILAH.COM yang berasal dari kalangan non struktural Partai Demokrat sehari sebelumnya yang menyebutkan akan mengerahkan sedikitnya 10 ribu massa untuk unjuk kekuatan pendukung massa Anas Urbaningrum.

Informasi lebih jelas disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika yang menyebutkan Para pendukung Anas di DPP Partai Demokrat pun mulai bergerak membela ketua umum mereka. Salah satunya Ketua DPP PD Gede Pasek Suardika yang menuding ada operasi penggiringan oleh opini terhadap Anas.

"Anas dizalimi dengan peradilan opini dimana sekarang ini seakan-akan ketum kami sudah menjadi terpidana. Padahal ikut dalam proses hukumnya saja tidak, saksi pun tidak," tegas Pasek, Jumat (27/1/2012).

Cara-cara penggiringan opini seperti sekarang sangat jelas, imbuh Pasek, menjadikan Anas sebagai target kelompok tertentu untuk mematikannya secara politik. "Peradilan opini berdasarkan asumsi dan bukan substansi. Ini politik kotor yang penuh kuman dan virus perusak demokrasi," kata anggota Komisi II DPR ini.

Sumber lain menyebutkan, para pendukung Anas Urbaningrum tersebut bakal berunjuk rasa di media-media yang selama ini kerap bersikap kritis kepada Anas terkait pemberitaan seputar kasus Wisma Atlit. Sumber tersebut menyebutkan beberapa media yakni Metro TV, TV One, Media Indonesia, dan Tempo.

Langkah pendukung Anas Urbaningrum yang berencana unjuk kekuatan dengan melakukan aksi demonstrasi di sejumlah media massa memang bisa menjadi salah satu upaya untuk meredam pemberitaan yang dianggap menyudutkannya.

Namun, mestinya para pendukung Anas dapat menempuh cara lainnya yang jauh lebih elegan daripada melakukan pendudukan atau demo di kantor media massa. Meski tidak melanggar prinsip demokrasi sebagai perwujudan kebebasan berekspresi, namun rencana langkah pendukung Anas tersebut justru berpotensi blunder politik yang tidak sederhana.

Media sebagai pilar penting dalam proses demokratisasi ini bukanlah lembaga yang tak tersentuh. Jalur-jalur formal seperti Dewan Pers dapat menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan dalam pemberitaan. Langkah ini jelas lebih produktif daripada melakukan show off dengan demonstrasi ke media massa.

Anas Urbaningrum dan segenap pengurus Partai Demokrat bisa mencari jalan keluar yang lebih elegan untuk keluar dari turbulensi yang kini menderanya. Belajar dari sejarah, penyelesaian sengketa dengan media melalui cara pendudukan atau demontrasi justru akan blunder. Seperti era Presiden KH Abdurahman Wahid, saat para pendukungya menduduki kantor Jawa Pos, di Surabaya, yang justru membuahkan citra yang tak positif. [mdr]