Find and Follow Us

Minggu, 8 Desember 2019 | 00:52 WIB

Pengusaha Tambang Khawatir Izin Dicabut

Oleh : Irvan Ali Fauzi | Selasa, 17 Januari 2012 | 22:15 WIB
Pengusaha Tambang Khawatir Izin Dicabut
inilah.com/Wirasatria
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta- Kebijakan pemerintah untuk menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) tahun 2012, memunculkan kekhawatiran bagi pengusaha tambang batubara skala kecil dan menengah. Apalagi untuk mendapatkan izin amdal, mereka sudah mengeluarkan miliaran rupiah.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batubara Indonesia (Aspebindo) Ferry Juliantono, mengungkapkan, sejumlah pengusaha batubara yang beroperasi saat ini, tidak tahu kalau untuk mendapatkan IUP harus sesuai dengan prinsip clean and clear, sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009. Pasalnya, selama ini mereka hanya melaksanakan aturan yang ditetapkan gubernur atau bupati untuk mendapatkan IUP tersebut.

"Saat ini para pengusaha batubara skala kecil dan menengah merasa khawatir. Sebab sekarang penerbitan IUP harus sesuai dengan prinsip clean and clear dari Dirjen Minerba. Untuk itu kami berharap Dirjen Minerba mau melakukan sosialisasi dulu soal pemenuhan prinsip clean and clear dalam syarat mendapatkan IUP. Terutama bagi para anggota kami yang ada di daerah," tegas Ferry, Selasa (17/1/2012).

Soal aturan yang diterapkan Dirjen Minerba soal prinsip clean and clear, Ferry mengatakan, anggotanya tidak bermasalah dengan itu. Hanya saja Aspebindo berharap, persepsi soal clean and clear harus disamakan dahulu, Baik oleh Kementerian ESDM, pengusaha batubara kelas kakap, serta pengusaha batubara kecil dan menengah.

"Dengan penyamaan persepsi soal prinsip clean and clear, diharapkan kebijakan itu bisa dijalankan secara konsisten dan tidak menimbulkan keresahan, " katanya.

Sementara Kementerian ESDM mengidentifikasi ada ribuan izin tambang di daerah yang bermasalah karena tumpang tindih lahan dan salah prosedur. Izin-izin ini akan ditertibkan dengan segera.

Ferry mengaku bahwa untuk mensosialisasikan kriteria yang dianggap "clean and clear" dalam bentuk seminar di Hotel Grand Mahakam, yang bekerjasama dengan Majalah Borneo. "Kami juga berkepentingan untuk melindungi perushaan pertambangan batubara yang ada agar tidak menjadi pihak yang dirugikan," tegasnya.[dit]

Komentar

x