Find and Follow Us

Kamis, 23 Januari 2020 | 01:40 WIB

Bansos Triliunan Masih Jadi Kedok Politik Uang

Oleh : Herdi Sahrasad | Kamis, 22 Desember 2011 | 04:13 WIB
Bansos Triliunan Masih Jadi Kedok Politik Uang
inilah.com/Grafis
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Bantuan sosial (Bansos) triliunan rupiah sudah banyak digunakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Bansos jadi model politik uang dan korupsi politik gaya baru yang sangat rawan.

Kendati secara resmi alokasi untuk partai politik dari APBN hanya Rp9,1 miliar, dana yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi melalui pos bantuan sosial (bansos) mencapai Rp300 triliun pada 2007-2010.

Dana politik dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi melalui pos bantuan sosial. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menyampaikan data bahwa berdasarkan audit 2007-2010, bansos yang didesain untuk keperluan politik mencapai jumlah tersebut. Rizal mencontohkan, beberapa provinsi melambungkan besaran bansos pada tahun-tahun menjelang pemilihan kepala daerah.

Bansos ini sebenarnya politik uang karena seringkali diberikan terkait pemilihan kepala daerah. Modus ini seringkali dilakukan mereka yang memiliki jabatan dalam pemerintahan. "Tidak hanya mereka yang incumbent (kepala daerah yang mencalonkan diri kembali), tapi juga yang memiliki jabatan di pemerintahan," katanya.

Para pejabat menggunakan kewenangannya dan jabatannya untuk membuat kebijakan bantuan sosial kepada masayarakat. "Tapi kita tidak tahu, apakah dana bansos itu dari APBN atau ada juga dari pasangan calon," kata anggota Badan Pengawas Pemilu Wirdyaningsih.

Modus bantuan sosial ini sulit dijerat dengan politik uang karena definisi politik uang sesuai UU no32/2004 hanya dibatasi pada tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya agar memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu.

"Ini menjadi kesulitannya, misalnya saat memberikan bantuan sosial, kapasitasnya sebagai pejabat untuk memberikan bantuan itu, sambil mengatakan ingat, jangan lupa ya, ini kan kata bersayap untuk memilih dirinya," katanya.

Para analis melihat politik uang tidak hanya terjadi masa pemilihan saja, namun juga terjadi sejak pra pemilihan, mulai dari pelolosan pasangan calon kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah selama 2011 ini, setidaknya ditemukan 367 kasus politik uang.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebenarnya sudah mengetahui gelagat penyelewengan dana Bansos bagi kepentingan politik segelintir orang ini. Ia pun merevisi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 8 November 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007, dengan melahirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Jika dulu kepala daerah ujug-ujug bisa mengeluarkan dana bansos, sekarang harus dianggarkan terlebih dulu. Kemudian pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan juga diketatkan. Ada pula kriteria batas kepatutan. Namun entahlah celah mana lagi yang bisa menjadi alat bagi pejabat yang haus kekuasaan untuk menggunakan dana Bansos bagi kepentingannya. [mdr]

Komentar

x