Find and Follow Us

Senin, 20 Januari 2020 | 17:46 WIB

Acos: Tamsil Pengusul di Proyek Kemenaktertrans

Oleh : Santi Andriani | Selasa, 13 Desember 2011 | 03:05 WIB
Acos: Tamsil Pengusul di Proyek Kemenaktertrans
Tamsil Linrung - inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta- Iskandar Prasodjo alias Acos menyebut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Tamsil Linrung pernah dua kali mengusulkan program kawasan terpadu mandiri dan kawasan transmigrasi di Papua.

Hal itu diungkapkan Acos ketika bersaksi bagi terdakwa Dharnawati di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/12/2011). Usulan itu, katanya, disampaikan dalam dua kali pertemuannya dengan Acos. Yaitu di daerah Kelapa Gading dan di Hotel Mulia Jakarta.

Pada pertemuan pertama, Acos mempertanyakan konsep Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) ke politisi PKS tersebut. "Konsep (program) ini saya tunjukkan ke Tamsil, saya perlihatkan apakah program ini dapat porsi anggaran yang besar, beliau (Tamsil) menjawab (program) harus diusulkan pemerintah," jelas Acos.

Setelah surat pengusulan program kawasan terpadu mandiri dan kawasan transmigrasi di Papua diterbitkan Kemenakertrans yang ditandatangani Menteri Muhaimin Iskandar, Acos mengatakan, dirinya lalu memperlihatkan salinan surat tersebut ke Tamsil. Hal itu terjadi pada pertemuan di Hotel Mulia di mana hanya ada dirinya dengan Tamsil.Copy surat katanya diperolehnya dari Sindu Malik.

Lalu kata Acos, Tamsil bahwa konsep surat sudah bagus dan Tamsil berjanji akan memperjuangkan program ini dalam rapat di Banggar. "Dia (Tamsil) bilang surat sudah bagus dan akan diperjuangkan ke rapat Banggar," ujarnya.

Acos menyebut pertemuannya dengan Tamsil adalah hak dirinya selaku rakyat. Ia menginginkan proyek tersebut karena dirinya selaku pengusaha untuk memperoleh pekerjaan. Tapi kenyataannya yang mendapatkan proyek adalah terdakwa Dharnawati selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua.

"Tamsil Anggota Banggar DPR RI, saya sebagai rakyat pertanyakan ke beliau (Tamsil) kenapa program ini tidak berjalan. Saya dapat informasi dari banyak kawan bahwa ada program seperti ini," sebut Acos.

Bahkan Acos mengaku pernah membawa sejumlah bupati bertemu Erman Suparno ketika masih menjabat Menakertrans. Namun program tak kunjung berjalan hingga Erman tak lagi menjabat.

Lalu pada bulan Juni lalu, Acos mengaku bertemu Sindu Malik, I Nyoman Suisnaya dan terdakwa untuk membicarakan program tersebut. Ia dan terdakwa sama-sama berniat memenangkan program pengucuran dana ke sejumlah daerah tersebut. "Yang berusaha mendapatkan proyek itu terdakwa dan saya. Saya juga minta referensi dari Pak Nyoman untuk dapatkan proyek," jelasnya.

Seperti diketahui, total DPPID yang diterima empat kabupaten di wilayah Timur Indonesia ini mencapai Rp73,1 miliar. Yang terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp16 miliar, Kabupaten Manokwari Rp22,1 miliar, Kabupaten Mimika Rp15 miliar dan Kabupaten Keerom Rp20 miliar. PT Alam Jaya Papua merupakan perusahaan pelaksana proyek milik Syamsu Alam yang dipinjam terdakwa Dharnawati.

Dalam surat dakwaan, Dharnawati bersama Nyoman, Dadong Irbarelawan, Sindu Malik Pribadi dan Acos bersepakat agar terdakwa Dharna membayar komitmen fee sebesar 10 persen dari total DPPIP yang diterima empat kabupaten. Komitmen fee diajukan karena Dharnawati ditunjuk sebagai kontraktor proyek pemberian DPPIP di empat kabupaten di Papua itu. Dharnawati menyanggupi kesepakatab tersebut.

Namun belakangan, terdakwa Dharnawati baru memberikan sebagian dari commitment fee yakni saldo Rp2,001 miliar dalam bentuk buku tabungan Taplus Bisnis BNI dengan nomor rekening 0226473970 atas nama Dharnawati berikut kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI Gold beserta nomor pin kepada terdakwa Dadong.

Atas perbuatannya, Dharnawati dianggap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. [gus]

Komentar

x