Sabtu, 25 Oktober 2014 | 10:28 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Draf RUU Desa Final, Desa Dapat Anggaran 10 %
Headline
inilah.com
Oleh: Santi Andriani
nasional - Selasa, 6 Desember 2011 | 17:35 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah rampung menyusun draf Rancangan Undang-Undang Desa. Enam hal krusial dalam RUU yang disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono termasuk di antaranya alokasi anggaran sebesar 10 persen untuk desa yang akan diambil dari anggaran Pemkot/Pemkab.

"Tadi kita menguji apakah draf yang sudah kita harmonisasi. Pak Presiden setujui, tadi Presiden bilang prinsip saya (presiden) setuju," ujar Mendagri Gamawan Fauzi usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/12/2011).

Enam hal krusial, lanjut Gamawan, diatur dalam RUU tersebut, termasuk bahwa disepakati anggaran 10 persen untuk desa diambil dari anggaran daerah yang akan diatur oleh Pemkab.

"Tentunya akan ada pengaturan dari dana desa dari sumber-sumber. Jadi tidak seperti itu, dipatok 10 atau 5 persen, tapi dana desa. Desa itu kan bagian dari kabupaten, jadi biar kabupaten yang mengaturnya," sebutnya.

Gamawan mengatakan, anggaran tidak diatur atau diberikan dari pusat karena hal itu akan melanggar ketentuan otonomi daerah. "Karena desa bagian dari kabupaten jadi biar itu diatur oleh kabupaten," urai dia.

Draf yang saat ini masih berada di tangan Mendagri, kata Gamawan, secepatnya dalam minggu ini akan dikirimkan ke Presiden bersama dengan pengantarnya. "Saya segera mengajukan ampres (amanat presiden), pengantar presiden mungkin dalam minggu ini. Mudah-mudahan cepat penandatanganannya (oleh presiden) dan bisa dikirim ke DPR," sebut Gamawan. [mvi]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
4 Komentar
erick
Jumat, 8 Februari 2013 | 15:24 WIB
tujuan untuk menjadi seoang kades pun sudah disalah gunakan,, bukn untuk membngun desa tp memperkaya kepala desa,,,,,
rudy
Selasa, 27 Maret 2012 | 06:55 WIB
indonesia ini mau di buat peraturan seabrek2 jg gak bisa tertib,cuma dpt cpeknya doang.krna mental bangsa indo ini adalah mental penjajah dan bermoral bobrok
Senin, 16 Januari 2012 | 12:53 WIB
sebaiknya jabatan kades cukup 6 tahun saja dan dapat dipilih kembali jika mencalonkan kembali.politik uang dalam pilkades marak terjadi,di kab indramayu jabar pada tanggal 7 desember 2011 rata2 calon kades tuk jadi kades menghabiskan dana 700 juta yang sebagian besar tuk politik uang.pemerintah janganlah tambah jabatan kades cukup 6 tahun,diharapkan dengan masa jabatan seperti ini politik uang akan hilang tuk pembelajaran demokrasi di rakyat desa.
bambang
Senin, 26 Desember 2011 | 10:30 WIB
draf RUU tentang Desa sulit untuk diakses jangan-jangan RUU itu belu ada
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER