Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 Maret 2019 | 03:03 WIB

Hati-hati Legalitas Pemerintah di Papua Tergerus

Oleh : Ahluwalia | Minggu, 4 Desember 2011 | 07:00 WIB

Berita Terkait

Hati-hati Legalitas Pemerintah di Papua Tergerus
SBY-Boediono - inilah.com/Wirasatria

IILAH.COM, Jakarta - Pemerintahan SBY-Boediono dikhawatirkan sudah tidak punya lagi alasan moral dan legitimasi untuk mempertahankan Papua dalam NKRI.

Ada kekhawatiran para analis bahwa SBY-Boediono ini mempercepat proses pemisahan Papua dari Indonesia sebab rakyat Papua melihat korupsi dan penindasan HAM merajalela dari Jakarta sampai seluruh daerah di Tanah Air, belum lagi pembusukan KPK yang merusak spirit antikorupsi.

Demikian kekhawatiran Direktur Riset Prabowo Center Cherry Augusta MA, analis ekonomi-politik Nehemia Lawalata, pengamat politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dan Umar Hamdani Direktur Lingkaran Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK) Ciputat.

Pada 29 Novemberi lalu Koran Telegraf Belanda, Majalah Elsevier Belanda & Media Internasional Survival memberitakan Bahwa DPR Belanda awal pekan ini memutuskan bahwa Belanda mendukung Proses HAM di Papua dan segera menghentikan kekerasan oleh aparat keamanan Indonesia serta proses peninjauan kembali integrasi Papua ke Indonesia.

DPR Belanda juga meminta Menlu Belanda Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) untuk segera berbicara dan mendesak Jakarta memahami aspirasi rakyat Papua. Ingat bahwa AS menempatkan militer (marinir) di Darwin Australia yang dicurigai ada agenda tersembunyi untuk membantu kemerdekaan Papua, bukan untuk menghadapi ancaman China (RRC).

Cherry, Nehemia, Umar dan Herdi sama-sama menilai, korupsi, kecurangan pemilu/pilpres 2009, penindasan HAM dan kegagalan pemerataan di era SBY-Boediono membuat Papua merasa pantas untuk melepaskan diri dan tak bisa dicegah lagi karena alasan moral dan legitimasi pemerintahan yang kian terkikis.

Para pengamat itu mengingatkan bahwa utang rezim SBY-Boediono naik menjadi Rp1.758 triliun dari Rp1.300 triliun era Megawati. Belum lagi Centurygate Rp6,7 triliun, kasus mafia pajak, skandal Nazaruddin hingga korupsi Bansos. Jurang kaya-miskin makin melebar, golongan miskin kian menderita. Dan golongan terkaya makin makmur saja.

Para pengamat itu menegaskan bersama bahwa masalah Papua tidak akan terselesaikan karena di mata warga Papua, pemerintah dinilai tidak amanah sehingga kehilangan legitimasi dan moralitas untuk mempertahankan Papua dalam NKRI, maka lebih baik dialog dilakukan sebelum internasionalisasi Papua kian meninggi.

''Sebaiknya pemerintah pimpinan SBY-Boed berdialog dengan warga Papua, daripada terus dimusuhi warga Papua yang kecewa,'' kata Umar Hamdani yang juga Deputi Direktur Prabowo Center.

Sebelumnya, praktisi Hukum Adnan Buyung Nasution meyakini cepat atau lambat Indonesia akan kehilangan Papua. "Saya anggap masalahnya sangat kritis, tinggal soal waktu saja. Sengaja atau tidak, mau atau tidak mau kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua," kata Adnan di LBH Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Sementara Nehemia Lawalata (mantan sekretaris ekonomi-politik Prof Sumitro Djojohadikusumo) melihat, kegagalan pembangunan di Papua dan seluruh Indonesia makin memperparah situasi dan kondisi yang cenderung memperkuat internasionalisasi isu Papua itu. [mdr]

Komentar

x