Find and Follow Us

Selasa, 19 November 2019 | 08:36 WIB

Suap Kemenakertrans

KPK Pastikan Periksa Muhaimin

Oleh : Marlen Sitompul & Santi Andria | Kamis, 17 November 2011 | 00:25 WIB
KPK Pastikan Periksa Muhaimin
inilah.com/Agus Priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berhenti di tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kemenakertrans, yaitu I Nyoman Suisnaya, Dadong Irbarelawan, dan Dharnawati.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya akan tetap mengembangkan kasus tersebut. Menurutnya, walaupun proses penyelidikan kepada ketiga terdakwa itu telah tuntas, pihaknya tetap akan memeriksa Menakertrans Muhaimin Iskandar.

"Proses penyidikan di KPK untuk tiga terdakwa sudah selesai, akan tetapi kemungkinan besar akan kita panggil lagi pak Muhaimin untuk keterangan dipersidangan," jelas Johan, Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Dia mengatakan, ketiga terdakwa akan menjadi panduan KPK untuk menindaklanjuti kasus di Kementerian pimpinan Muhaimin itu. Pasalnya, dakwaan itu hasil dari keterangan saksi kemudian keterangan tersangka dalam penyidikan termasuk bukti-bukti yang didapat KPK.

"(Dalam dakwaan) itu kmudian dimunculkanlah informasi atau data-data yang kita himpun dari proses penyidikan apakah itu bisa dikembangkan," jelasnya.

Namun, institusi tindak kejahatan korupsi itu belum menetapkan waktu pemeriksaan ketua umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) itu.

Sebelumnya diberitakan, Menakertrans Muhaimin Iskandar sempat memerintahkan agar I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan menyimpan uang dari Dharnawati sebesar Rp1,5 miliar.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan terdakwa Dharnawati, Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua yang dibacakan dalam sidang perdananya di Pengadilan Tipikor.

"Selanjutnya Muhammad Fauzi melaporkan kepada Menakertrans RI (Muhaimin Iskandar) dan mendapat arahan agar uang tersebut disimpan dahulu oleh I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan," ujar Penuntut Umum Dwi Aries membacakan surat dakwaan, Rabu (16/11/2011). [mar]

Komentar

x