INILAH.COM, Jakarta- Pemerintah didesak segara merombak total manajemen Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab Saudi. KBRI dinilai gagal total memperjuangkan nasib para tenaga kerja Indonesia yang sedang berperkara di sana dan tinggal menunggu eksekusi.

Hal itu menyusul karena hingga kini diplomasi yang dilakukan pemerintah dengan Kerajaan Arab Saudi terkait hukuman mati terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Tuti Tursilawati belum juga menemui titik terang.Malahan, nasib Tuti semakin diujung tanduk.

“Jadi atau tidaknya Tuti dihukum mati, pemerintah harus berani merombak total SDM yang ditugaskan di Kedutaan Besar RI (KBRI) di Riyadh, Arab Saudi. Berulangkali KBRI Riyadh gagal menangani kasus TKW di Arab Saudi apalagi mencegah berulangnya kasus sejenis,” tulis Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Anis Byarwati dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM, Jumat (11/11/2011).

MenurutAnis, jika pada akhirnya Tuti gagal diselamatkan dari hukuman pancung, maka ini akan menambah daftar panjang kegagalan diplomatik pemerintah RI untuk membela warganya di luar negeri. Saat inilah, tak ada lagi alasan untuk mempertahankan formasi sumber daya alam yang bertugas di sana.

"Bagaimana mau menangani warganya dengan baik, jika atase ketenagakerjaan di KBRI Riyadh hanya memiliki satu pegawai home staff dan 14 staf lokal. Sedangkan staf yang secara khusus menangani TKI hanya 4 orang untuk wilayah Saudi Arabia bagian Timur, sedangkan untuk wilayah bagian barat ditangani oleh Konjen Jeddah," sesalnya.

Pembenahan KBRI di Riyadh dan Konjen RI di Jeddah sangat mendesak agar mereka dapat memainkan peranan penting, khususnya penanganan bagi TKW yang sedang bermasalah. Seperti menjadi korban penganiayaan, tidak memiliki tempat tinggal sementara, maupun upaya bantuan hukum bagi TKW bermasalah.

Tercatat sudah ratusan kasus TKW Indonesia yang kabur dari rumah majikannya akibat tidak tahan menahan siksaan lalu lari ke KBRI. Alih-alih mendapat pembelaan, upaya KBRI seringkali malah tak memuaskan.

Selain itu Anis juga menyayangkan hingga kini pemerintah belum juga mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Saudi Arabia mengenai perlindungan TKI di negara tersebut."Padahal dengan Qatar saja bisa, mengapa dengan Arab Saudi tidak dilakukan. Ada masalah apa?," tandas Anis.

Karenanya dia mendesak, pemerintah juga harus memikirkan hal itu dan merealisasikannya.

Tercatat sebanyak 700.000 WNI mengadu nasib di Saudi Arabia melalui jalur legal.Belum lagi dari jalur illegal. Anis memperkirakan, jumlah keseluruhan mencapai lebih dari dua juta orang. Tuti sendiri diputus oleh pengadilan syariah Arab Saudi, Tuti direncanakan akan dieksekusi dalam pekan ini. (ndr)