Sabtu, 2 Agustus 2014 | 15:35 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Keppres No. 63/2004 Jadi Landasan Polri-Freeport
Headline
ptfi.com
Oleh: Laela Zahra
nasional - Selasa, 1 November 2011 | 20:01 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Polri menyebut Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, sebagai dasar pemberian fasilitas keamanan PT Freeport Indonesia di Papua.

"Ya Keppres No 63 tahun 2004," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (1/11/2011).

Hal serupa juga dinyatakan pihak PT Freeport sebagai landasan untuk memberikan pengamanan di area pertambangan emas tersebut. "Polisi ditugaskan melalui sebuah keputusan presiden untuk melindungi situs Grasberg tambang, yang telah dikategorikan sebagai aset vital nasional," demikian kutipan laporan Freeport melalui situs resminya.

Dalam Keppres tersebut menjelaskan kategori Obyek vital nasional adalah lokasi yang memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara, baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pelaksana pengamanan objek vital negara adalah Polri.

Keppres ini dibuat tahun 2004 pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dengan tujuan untuk mencegah ancaman dan gangguan terhadap Obyek vital nasional termasuk aksi terorisme. Ada pun area pertambangan emas Freeport di Timika, Papua, termasuk obyek vital nasional dari aspek perekonomian dan keamanan.

Namun dalam Keppres ini tidak diatur mengenai sumber anggaran pengamanan obyek vital negara boleh bersumber dari perusahaan swasta, atau perusahaan asing.

Sementara pihak Freeport mengakui telah mengucurkan dana pengamanan area pertambangannya di Papua senilai US$ 14 juta, dan itu diakui juga oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo. Kini Polri dianggap telah menerima gratifikasi, namun hal itu dibantah Polri.

"Yang jelas Polri siap diaudit, kita transparan, kalau salah kita siap bertanggungjawab, kita juga siap mengevaluasi kembali pola pengamanan kita supaya lebih baik ke depan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (1/11/2011). [mvi]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
sarlota
Rabu, 2 November 2011 | 11:14 WIB
melindungi tambang grasberg??? berarti check point 28 tidak termasuk dong pak kalau begitu mogok kerja karyawan di CP # 28 tdak perlu dibubarkan
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER