Find and Follow Us

Selasa, 12 November 2019 | 07:06 WIB

Putusan Komite Etik KPK Kontroversial

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 5 Oktober 2011 | 21:27 WIB
Putusan Komite Etik KPK Kontroversial
inilah.com/Agus Priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Komite Etik KPK akhirnya mengambil kesimpulan tidak ada etika yang dilanggar pimpinan dan pejabat KPK terkait tudingan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Putusan yang sejak awal sudah diprediksikan ini akhirnya memancing reaksi publik.

Nyanyian Nazaruddin yang sempat membuat panas dingin Tanah Air baik bagi internal Partai Demokrat maupun KPK pada akhirnya berujung antiklimaks. "Tim Penilai" pernyataan Nazaruddin berupa Komite Etik KPK yang dibentuk awal Agustus lalu akhirnya memutuskan tidak ada pelanggaran dilakukan pimpinan KPK termasuk pegawai KPK.

Memang terjadi perbedaan pandangan di internal Komite Etik dalam menilai beberapa pimpinan KPK. Seperti dalam menilai Chandra M Hamzah, Komite Etik tidak bulat menilai komisoner yang pernah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap Anggodo Widjojo itu. Sebanyak tiga dari tujuh anggota Komite Etik menyebutkan agar Chandra M Hamzah layak mendapat sanksi ringan.

Selain Chandra, Komite Etik KPK juga tidak bulat mengambil keputusan kepada Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Tiga dari tujuh anggota Komite Etik juga berpandangan ada kesalahan ringan yang dikakukan Haryono. "Sepatutnya lebih memahami dan berhati-hati dalam melakukan behavior," ujar Anggota Komite Etik Marjono Reksodiputro dalam jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (5/10/2011).

Begitu pula putusan Komite Etik kepada Ade Rahardja, mayoritas anggota Komite Etik menilai ada pelanggaran ringan yang dilakukan oleh bekas Deputi Penindakan KPK itu. Namun ada dua anggota Komite Etik yang menilai apa yang dilakukan Ade Rahardja bukanlah kesalahan.

Hal yang sama terjadi bagi Sekjen KPK Bambang Sapto Praptomo Sunu dinilai melanggar kode etik pegawai KPK. Meski putusan ini diambil tidak bulat karena tiga diantara tujuh Komite Etik menganggap tidak ada pelanggaran kode etik.

Selebihnya, para pimpinan KPK seperti Busyro Muqoddas dan M Jasin, Komite Etik secara bulat berpendapat keduanya tidak melanggar kode etik. Hal yang sama bagi Juru Bicara KPK Johan Budi dan Penyidik KPK Roni Samtana juga dinilai tidak melanggar kode etik.

Ketua DPR Marzuki Alie menilai positif hasil kerja Komite Etik KPK. Dia menegaskan agar publik bisa menerima hasil putusan Komite Etik tersebut. Marzuki justru menyebutkan agar waktu yang bisa menguji putusan Komite Etik itu.

"Biar nanti waktu yang menentukan. Kejahatan tidak akan bisa ditutupi oleh siapapun kalau memang ada kejahatan yang dilakukan," tegasnya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/10/2011).

Sementara Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani menilai sejak awal telah memprediksikan hasil Komite Etik terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPK dan pejabat KPK. "Hasil putusan Komite Etik sudah sejak awal kita tebak, karena sejak awal pembentukan komite ini penuh masalah," katanya di gedung DPR, Jakarta.

Dia menyayangkan langkah Komite Etik KPK yang tidak melakukan konfrontasi antara komisioner KPK dengan M Nazaruddin. "Pertanyaan yang mendasar bagi Komite Etik KPK, mengapa tidak dilakukan konfrontir antara pimpinan KPK dengan Nazaruddin," sesal politikus PPP ini. Dia menyayangkan seharusnya sejak awal Komite Etik KPK dapat meniru Tim Investigasi yang dibentuk MK saat merespon skandal di tubuh mahkamah itu.

Yani menegaskan pertemuan yang dilakukan Chandra M Hamzah dengan Nazaruddin dilakukan tidak hanya sekali. Jika sejak awal pertemuan Nazaruddin dengan Chandra M Hamzah membicangkan soal kasus semestinya tidak perlu lagi pertemuan kedua hingga kelima.

Anggota Dewan Pakar DPP PPP ini menandaskan saat ini tidak bisa lagi mengharapkan pada kinerja KPK pimpinan Busyro Muqoddas. Dia menegaskan lebih baik publik berharap pada KPK jilid III yang memiliki integritas "Dan tidak sok suci," kritiknya.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Febridiansyah melalui akun twitternya menyambut positif putusan Komite Etik KPK. Dia menegaskan putusan ini harus diperjuangkan melawan virus korupsi dengan bentuk jubahnya. Dia juga mengingatkan agar publik hati-hati atas plintiran informasi terhadap putusan Komite Etik KPK. "Cerdaslah, jangan terpengaruh koruptor," ingatnya.

Aroma tidak mandirinya Komite Etik memang sejak awal sudah tercium. Seperti pernyataan beberapa anggota Komite Etik yang sejak awal miring sebelah dengan memojokkan posisi dan keterangan Nazaruddin. Tidak hanya itu, memperlakukan istimewa pimpinan KPK yang diduga melanggar Kode Etik KPK juga menjadi persoalan tersendiri.

Dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 36 ayat (1) secara jelas disebutkan larangan bagi pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.

Sebagaimana disebut Nazaruddin, dan dibenarkan oleh pimpinan KPK yang diperiksa Komite Etik KPK, Chandra M Hamzah mengakui telah melakukan pertemuan dengan Nazaruddin hingga empat kali meski Chandra berkilah, pertemuan tersebut tidak membincangkan urusan kasus hukum yang ditangani KPK. [mdr]

Komentar

x