Find and Follow Us

Kamis, 17 Oktober 2019 | 03:39 WIB

Rapat Konsultasi Antiklimaks

Relasi DPR-KPK Kian Kusut

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 3 Oktober 2011 | 21:16 WIB
Relasi DPR-KPK Kian Kusut
inilah.com/Agus Priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Rapat Konsultasi DPR dan lembaga penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberataan Korupsi (KPK) terkait kisruh Badan Anggaran (Banggar) Senin (3/10/2011) berujung antiklimaks. Masing-masing lembaga masih berpendirian pada keyakinan masing-masing.

Harapan adanya hubungan konstruktif DPR dengan lembaga penegak hukum khususnya KPK, pasca-rapat konsultasi akhirnya pupus. Kedua lembaga tersebut justru menampilkan pihak yang merasa benar di antara satu dengan lainnya. Hubungan yang tidak sehat dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia.

Ketua Komisi Hukum DPR RI Benny K Harman mengkritik kerja KPK yang menimbulkan kesan ada upaya mobilisasi publik dengan membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berwujud dalam pemberitaan di sejumlah media massa.

Tidak hanya itu, Benny juga mengkritik KPK yang kerap melakukan image building setelah memeriksa pejabat negara. "Ini tidak produktif bagi pemberantasan korupsi," katanya dalam rapat Konsultasi DPR dengan tiga lembaga negara di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10/2011).

Benny menyebutkan, penolakan pemeriksaan Badan Anggaran oleh KPK sama sekali tidak dimaksudkan untuk melakukan penghalangan terhadap proses hukum. Namun Benny menekankan agar proses hukum di KPK jangan sampai menganggu proses politik di DPR yang tengah melakukan pembahasan anggaran. "Tapi apa yang dilakukan KPK menciptakan ketakutan publik, ini terorisme baru," tegasnya.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Tjatur Sapto Edy menyebutkan KPK yang merupakan produk DPR seharusnya melakukan penghormatan kepada lembaga DPR dengan menghadiri undangan rapat konsultasi DPR. Dia menegaskan seharusnya antarlembaga saling menghargai satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam UU. "Saya menyayangkan KPK tidak hadir kemarin dengan alasan apapun," keluhnya yang juga Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI ini.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Aziz Syamsuddin juga mempertanyakan mengapa KPK begitu aktif merespon kasus suap Kemenakertrans namun di sisi lain dalam kasus wisma atlit di Jakabaring, Palembang, KPK tidak bertindak cepat. "Jangan sampai ini untuk mengalihkan isu. Kami sangat sayangkan," cetus politikus Partai Golkar ini.

Sementara Ketua KPK Busyro Muqodas mengatakan pemanggilan empat pimpinan Banggar bersifat perorangan bukan kelembagaan. Dia menegaskan pemanggilan sekaligus terhadap empat pimpinan KPK semata-mata faktor teknis. "Karena kedudukan status kasus Kemenakertrans sudah lebih lengkap," katanya.

Pernyataan ini sekaligus membantah anggapan jika kasus Suap Wisma Atlit dinomorduakan dibandingkan dengan kasus Kemenakertrans. Dia membantah bila penanganan kasus wisma atlit lambat karena terkait dengan salah satu pimpinan KPK Chandra M Hamzah. "Tidak ada kaitannya dengan tudingan terhadap salah satu pimpinan KPK," tepisnya.

Dia juga menepis anggapan bila pemanggilan empat pimpinan Banggar dalam kapasitas sebagai saksi ahli. Mantan Ketua Komisi Yudisial ini menegaskan pemanggilan mereka semata-mata tindaklanjut dari keterangan para saksi. "Makanya perlu diklarifikasi kepada mereka," bantahnya.

Sementara Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan rapat konsultasi DPR dengan tiga lembaga penegak hukum bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan KPK, namun untuk memperlancartugas masing-masing lembaga. Dia juga membantah bila rapat ini dimaksudkan untuk melakukan pembelaan terhadap anggota DPR yang bermasalah. "Tapi kita mendorong pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang dilakukan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan," tandas Marzuki.

Meski rapat konsultasi mengundang tiga lembaga penegak hukum namun forum justru didominasi persoalan antara DPR dengan KPK. Polri dan Kejaksaan Agung nyaris tidak mendapat tempat. Rapat ini juga pada akhirnya hanya menjadi ajang saling menyalahkan satu lembaga dengan lembaga lainnya. DPR bersikap kritis kepada KPK. Begitu pula KPK bersikap nyinyir dengan DPR. [mdr]

Komentar

Embed Widget
x