Sabtu, 22 November 2014 | 08:37 WIB
Follow Us: Facebook twitter
KPK Selidiki Korupsi di Provinsi Banten
Headline
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah - inilah.com
Oleh: Santi Andriani
nasional - Kamis, 8 September 2011 | 20:02 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melakukan penelahaan terhadap dugaan korupsi yang diduga dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebesar Rp340 miliar.

"Laporan tersebut akan ditelaah terlebih dahulu di Dumas (Pengaduan Masyarakat)," ujar Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Kamis (8/9/2011).

Penelahaan dilakukan untuk menemukan apakah benar ada indikasi pelanggaran pidana korupsi dalam laporan tersebut untuk selanjutnya ditingkatkan ke proses penyidikan.

Sebelumnya, Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) melaporkan Atut ke KPK terkait dugaan korupsi program bantuan hibah dan bantuan sosial Provinsi Banten. Bantuan hibah diambil dari APBD tahun 2011.

"Berdasarkan kajian dan analisa terhadap nama ormas penerima bantuan hibah dan batuan sosial, realisasi dan nilai yang dihibahkan, kami menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada tindakan korupsi," ujar Juru Bicara ALIPP, Suhada usai melaporkan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (8/9/2011).

Dia menerangkan pada APBD tahun 2011 Gubernur Banten mengeluarkan kebijakan program bantuan hibah yang jumlahnya mencapai Rp340 miliar rupiah. Rencananya, uang itu akan dibagikan ke 221 lembaga dan organisasi. Juga ada bantuan sosial yang nilainya sebesar Rp51 miliar.

"Laporan BPK atas APBD 2010 menyebut terkait pengendalian intern, BPK menyebut 6 temua kelemahan pengendalian yaitu kelemahan sistem pengendalian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial," urainya.

ALIPP mencatat sejumlah nama lembaga dan organisasi yang menerima anggaran itu malah diduga fiktif dan sarat nepotisme.

"Ketua PMI Banten Ratu Tatu adik Atut senilai 900 juta. KNPI Banten diketuai Aden Abdul Khalik, adik tiri Atut mendapat Rp1,5 miliar, HIMPAUDI, yang diketuai menantu Atus, Ade Rossi mendapat Rp3,5 miliar dan Tagana Banten yang diketuai anak Atut, Andhika Hazrumi mendapat Rp1,75 miliar," bebernya. [mah]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
5 Komentar
iwan
Kamis, 22 September 2011 | 11:42 WIB
wadohh..kok semua namanya ada ATUT nya..ini KERAJAAN atau REPUBLIK....usut tuntas..didukung ..yang salah pasti dapat hukuman..
ical
Jumat, 9 September 2011 | 15:21 WIB
Mudah2an apa yg diperbuat mendapat balasan...
alam tena
Kamis, 8 September 2011 | 21:43 WIB
apresiasi buat kpk untuk menyelidiki menyidik kasus korupsi atau mark up di banten. dirangkasbitung juga ada kasus mark up TA 2010 data sangat lengkap. kami kami tunggu langkah kpk. tidak main-main APBD TA 2010 DI MARK UP.
alam tena
Kamis, 8 September 2011 | 21:40 WIB
harus dan pastikan dan kpk pasti bisa.
lintang huda
Kamis, 8 September 2011 | 20:17 WIB
wow .... gede banget dana penyaluran buat lembaga yang ada sodaranya .... permasalahannya adalah, realisasi dan laporan pertanggungjawabannya
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER