Find and Follow Us

Selasa, 12 November 2019 | 07:03 WIB

Pemprov Kalsel Defisit Rp 200 M

Oleh : Harian Media Kalimantan | Sabtu, 3 September 2011 | 03:05 WIB
Pemprov Kalsel Defisit Rp 200 M
facebook twitter

INILAH.COM, Banjarmasin - Draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2012 memang telah disetujui DPRD Kalsel, untuk dibahas menjadi peraturan daerah.

Kesepakatan itu telah ditandatangani Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, bersama Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah, Wakil Ketua DPRD Riswandi, dan Faturrahman, Kamis (26/8/2011) lalu di
Banjarmasin.

Namun kabar mengejutkan disuarakan anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Fraksi PArtai Golongan Karya, Gusti Perdana Kesuma, yang mengungkapkan total APBD 2012 Kalsel mencapai Rp 2,7 triliun membuat daerah bangkrut.

Anggaran sebesar itu, menurutnya, tidak memiliki sasaran pos anggaran yang tepat. "Berdasarkan perhitungan sementara, anggaran yang dikeluarkan untuk membayar utang provinsi,mandatory budget maupun belanja rutin aparatur menyebabkan APBD 2012 mengalami defisit sekitar Rp200 miliar. Hal ini dipicu, karena utang Pemprov Kalsel, berupa kewajiban bagi hasil kepada kabupaten/kota cukup besar, dan menyedot APBD 2012 mencapai Rp 900 miliar, sehingga hanya tersisa sekitar Rp 1,8 triliun diperuntukkan bagi pembangunan daerah," papar Gusti Perdana Kesuma, Jumat (2/9/2011).

Menurutnya, sisa anggaran sekitar Rp 1,8 triliun ini harus tersedot mandatory budget sebesar Rp500 miliar lebih, yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD atau sekitar Rp 360 miliar. Kemudian kesehatan sebesar 10% atau Rp 180 miliar.

"Jadi, total untuk sektor pendidikan dan kesehatan sudah menyedot anggaran sekitar Rp 500 miliar," ucap Dana, sapaan akrab Perdana.

Sedangkan dari sisa anggaran sekitar Rp 1,3 miliar, lanjut dia, akan habis dipergunakan untuk belanja rutin pegawai, berupa gaji dan perlengkapan lainnya, yang mencapai Rp 1,5 miliar lebih, sehingga defisit yang terjadi mencapai Rp 200 miliar.

Bagi Dana, dengan adanya utang atau kewajiban bagi hasil tersebut justru tidak teralokasi anggaran sama sekali dikarenakan habis untuk membayar kewajiban, mandatory budget dan belanja rutin pegawai, yang anggarannya tidak cukup.


"Inilah yang kita pertanyakan, kenapa timbul beban terhadap
kabupaten/kota yang jumlahnya cukup besar mencapai Rp 900 miliar, sehingga mengganggu fleksibilitas APBD," ujar Dana.

Masih menurut Dana, besarnya kewajiban ini dikarenakan adanya tunggakan pembayaran selama dua tahun, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berdampak pada besarnya bagi hasil kepada kabupaten/kota.

Sebelumnya, Gubernur Rudy Ariffin memastikan total APBD
2011 setelah perubahan mencapai Rp 2,7 triliun. Ia mengakui Kalsel memang cukup terbebani dengan kewajiban bagi hasil kepada kabupaten/kota. Sedangkan proses pembayaran kewajiban ini sendiri dianggarkan melalui APBD berdasarkan asumsi jumlah
kendaraan maupun penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

"Karena APBD merupakan batas maksimum pengeluaran, sehingga peningkatan bagi hasil tidak bisa dibayarkan tahun berjalan, namun menunggu dianggarkan pada tahun berikutnya, dimana pada 2012 diperkirakan mencapai Rp 912 miliar," ungkap Rudy Ariffin

Walaupun terdapat defisit anggaran, Rudy memastikan tidak berarti Pemprov Kalsel mengalami kebangkrutan, karena menganut azas anggaran berimbang, dimana defisit bisa ditutupi dengan pembiayaan netto. [lal]

Komentar

x