Find and Follow Us

Selasa, 19 November 2019 | 08:34 WIB

Dana Investasi Pemprov 'Menguap'

Oleh : Harian Kupas Tuntas | Kamis, 11 Agustus 2011 | 04:09 WIB
Dana Investasi Pemprov 'Menguap'
Foto: Ilustrasi
facebook twitter

INILAH.COM, Bandarlampung - Pemprov Lampung melalui APBD menganggarkan miliaran dana investasi di berbagai perusahaan. Celakanya, sebagian dana yang 'ditanam' itu justru ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menguap dan tidak jelas hasilnya.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung terhadap APBD Lampung 2010, disebutkan Perusahaan Daerah Wahana Rahardja (PDWR) pada 2010 menerima penyertaan modal dari APBD Provinsi Lampung sebesar Rp586,244 juta. Namun, penyertaan modal yang ini ternyata tidak didukung oleh dasar hukum yang pasti.

BPK menilai, penyertaan modal di PDWR itu tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pengakuan nilai penyertaan modal oleh Provinsi Lampung.

Dalam LHP yang sama, BPK juga meragukan penyertaan modal yang diterima Yayasan Purna Bhakti sebesar Rp366 juta. Sebab, tidak ada dokumen yang meyakinkan atau valid mengenai penyertaan modal tersebut.

BPK RI juga menemukan adanya investasi nonpermanen sebesar Rp33,799 miliar yang tidak didasari oleh nilai bersih yang dapat direalisasikan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Koperasi, UMKM.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pernah mengucurkan dana investasi non permanen sebesar Rp12 miliar. Namun tidak diketahui ke mana dana itu disalurkan dan seperti apa feedback dari program yang masih gelap itu untuk daerah.

Hal yang sama juga terjadi pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebesar Rp5,770 miliar, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp13,160 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp1,145 miliar dan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp1,723 miliar.

BPK menyatakan, semua SKPD ini tidak dapat menyajikan daftar penerimaan pinjaman berdasarkan tingkat ketertagihan dan umur piutang di dalam LKPD Provinsi Lampung tahun anggaran 2010. Dengan kata lain, diduga semua investasi non permanen itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Saat dikonfirmasi, Direktur PDWR, Ferdi Gunsan, Selasa (9/8), mengatakan, yang lebih berwenang memberikan keterangan mengenai hal itu adalah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, sebagai wakil pemilik modal.

"Itu ranahnya Biro Keuangan, sebagai wakil pemilik modal," kilah Ferdi.

Saat disinggung mengenai realisasi atau pertanggungjawaban PDWR terhadap dana investasi permanen itu, Ferdi sama sekali tidak mau memberikan keterangan.

Menindaklanjuti temuan BPK itu, Pansus LHP BPK DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan kepada Gubernur Lampung untuk dapat memerintahkan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Peternakan dan kesehatan hewan untuk melakukan penatausahaan investasi non permanen, dengan dialihkan ke PT Bank Lampung.

Kemudian, Pansus juga meminta agar pimpinan DPRD Provinsi Lampung, melalui komisi II, melakukan pengawasan lebih lanjut, sesuai kewenangan yang dimiliki.

Seketaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Mega Putri Tarmizi, mengatakan, semua temuan BPK tentang dana investasi itu akan dibahas oleh DPRD melalui Komis-komisi. Untuk PDWR, lanjutnya, dibahas oleh Komisi I, sementara untuk investasi di beberapa satker itu dibahas oleh Komisi II.

"Akan kita tindaklanjuti semua itu, melalui komisi. Kita berharap semua ini bisa diselsaikan sehingga tidak terulang," pungkas politisi Golkar ini. [mor]

Komentar

x