Find and Follow Us

Rabu, 13 November 2019 | 17:58 WIB

Selain Andi Nurpati Masih Banyak yang Terlibat

Oleh : Ajat M Fajar | Senin, 18 Juli 2011 | 01:30 WIB
Selain Andi Nurpati Masih Banyak yang Terlibat
Jimly Asshiddiqie - inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Mantan Ketua Makhamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemilu 2009 kemarin merupakan pemilu yang banyak menuai permasalahan. Yang terlibat dalam penyelewengan bukan hanya Andi Nurpati saja.

"Banyak yang lain-lain juga (yang terlibat). Pakoknya kita sudah tahu bahwa pemilu 2009 itu pemilu yang paling buruk dalam sejarah republik kita," ujar Jimly disela-sela acara seni di jalan Kemang Utara, Minggu (17/7/2011).

Jimly menjelaskan, buruknya pemilu 2009 kemarin dapat dilihat dari mulai perencanaan awalnya sehingga menimbulkan aturan-aturan yang banyak menuai permasalahan. Selain dari itu, dari segi penyelenggara pemilu sendiri dinilai kurang memadai dari kopetensi masing-masing individu.

"Saya beberapa kali menyidangkan kasus-kasus kode etik di KPU, KPU provinsi memang tergambar bahwa prilaku teman-teman komisioner terutama di daerah-daerah itu periode KPU yang sekarang ini kurang baik," jelasnya.

Dikatakannya, kurang baiknya para penyelenggara dalam hal ini komisioner-komisioner KPU mulai dari tingkat atas sampai tingkat provinsi ditunjukkan buruknya kualitas masing-masing individunya. Dengan begitu maka pemilu yang dihasilkan menjadi banyak masalah sampai timbul kasus pemalsuan surat MK.

"Nah Andi Nurpati ini salah satu cermin bahwa penyelenggara kita itu banyak masalah," pungkasnya.

Untuk itu, lanjut Jimly, kedepannya DPR sebagai lembaga yang mengkontrol harus bisa bekerja secara optimal mengusut segala kecurangan-kecurangan yang ada sehingga hal-hal seperti kasus Andi Nurpati tidak terulang pada pemilu 2014 mendatang.

" Kalau bisa di dalam undang-undang itu dibuat aturan bahwa dia tidak boleh lagi diuji kalau tahapan sudah mulai dilaksanakan, sehingga kalau diuji oleh pihak yang merasa tidak adil oleh undang-undang pemilu, ya judicial review-nya di 2012, sesudah itu kalau bisa tidak usah lagi, supaya hukumnya stabil, jadi persiapannya menggunakan standar yang sama, jadi jangan lagi di tengah jalan diubah lagi," ungkapnya. [mah]

Komentar

x