Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 14 Desember 2018 | 00:09 WIB

Kontroversi Fatwa Haram BBM Bersubsidi Diakhiri

Minggu, 3 Juli 2011 | 01:05 WIB

Berita Terkait

Kontroversi Fatwa Haram BBM Bersubsidi Diakhiri
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin - inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Surabaya- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta semua pihak mengakhiri kontroversi seputar isu fatwa haram penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak menikmatinya.


"Saya harap kontroversi ini segera selesai karena tidak ada keputusan atau pun fatwa haram dari MUI tentang orang kaya yang membeli BBM bersubsidi," ujarnya ketika ditemui di sela-sela kunjungannya di Surabaya, Sabtu (2/7/2011).

Menurut Din, persoalan ini hanyalah pendapat pribadi dari salah seorang ulama dan ia berharap agar ulama berhati-hati mengeluarkan fatwa dan harus dikaji lebih komprehensif lagi. "Di tubuh MUI sendiri belum ada pembahasan tentang persoalan ini. Jadi tidak perlu dilanjutkan karena hanya pendapat pribadi, bukan fatwa MUI," kata Din.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu mengerahkan kiai dan pemuka agama untuk menjustifikasi kenaikan harga BBM. Ia menilai permasalahan ini muncul karena pemerintah tidak mampu menyediakan BBM dan energi murah bagi masyarakat.

"Kenaikan itu terkait sistem perminyakan dan energi nasional, dan inilah yang harus dibenahi," kata Din yang juga Wakil Ketua MUI Pusat tersebut.

Melihat hal demikian, lanjut Din, Muhammadiyah mendesak pada pemerintah untuk merevisi UU Migas yang dinilai terlalu liberal dan menjadikan kandungan migas malah dijual ke asing. Akibatnya, justru BBM mahal di negeri yang sangat kaya raya ini.

Ia juga berpendapat, dari pandangan agama, persoalan haram atau tidaknya BBM bersubsidi lebih diserahkan kepada pembeli dan masuk dalam ranah jual beli sesuai kemampuan.

"Masak orang beli premium dianggap berdosa. Dari pandangan agama ini termasuk konsep jual beli bebas untuk memilih, meski dia orang kaya atau tidak," tutur Din.

"Bahkan kalau perlu, pemerintah harusnya memperbanyak dan memproduksi premium-premium, bukannya malah mengharamkan orang yang membelinya," katanya menambahkan.(ant/ndr)

Komentar

x