Find and Follow Us

Minggu, 8 Desember 2019 | 03:35 WIB

Dua Tahun Raib

Putusan Bebas Muchdi PR Diterima Kejagung

Oleh : Renny Sundayani | Jumat, 1 Juli 2011 | 22:30 WIB
Putusan Bebas Muchdi PR Diterima Kejagung
IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Kejaksaan Agung telah menerima salinan putusan bebas untuk terpidana Mayor Jenderal (Purn) Muchdi PR dari Mahkamah Agung (MA). Namun kini tim jaksa tengah mempelajari putusan tersebut karena dikhawatirkam ada kemungkinan upaya hukum dengan peninjauan kembali (PK).

"Salinan putusannya sudah diterima, saya suruh pelajari secara lengkap apa bisa PK atau tidak," kata Jampidum, Hamzah Tadja , Jumat (1/7/2011) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Sebelumnya, salinan tersebut sempat tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun dan diduga digelapkan. Sebab, selama dua tahun sejak Muchdi diputus bebas oleh MA, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak pernah menerima salinan putusan bebas itu. Akibatnya, proses PK perkara Muchdi terhambat.

Selain salinan putusan, rekaman pembicaraan Pollycarpus-Muchdi Pr juga diduga digelapkan. Sebab, rekamanan itu juga tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Hamzah, jika dari hasil telaah ditemukan alasan baru untuk mengajukan PK, maka pihaknya akan mengajukan langkah hukum tersebut. Namun hingga saat ini, belum terungkap. Adanya hal baru untuk mengajukan PK atas putusan MA pada 10 Juli 2009 terhadap mantan Deputi V Badan Intelijen Negara tersebut.

Hamzah juga mengaku belum mengetahui adanya rekaman percakapan antara Muchdi dan mantan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto seperti yang disampaikan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum). Namun, jika rekaman tersebut sudah masuk dalam pertimbangan hakim, maka tidak bisa dijadikan alasan untuk PK.

"PK itu kalau ada hal baru, kalau waktu itu sudah ada dan majelis mempertimbangan tidak cukup bukti maka tidak bisa di PK," kata Manta Jaksa Agung Muda Pengawasan ini.

Senada dengan Wakil Jaksa Agung, Darmono, menurutnya Kejagung tengah mengikuti perkembangan kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia, Munir Said Thalib tersebut, dan belum menemukan adanya alasan untuk mengajukan PK.

"Sampai saat ini belum ada keputusan lembaga kejaksaan akan PK atau tidak, kami akan ikuti perkembangan selanjutnya, kalau ada alasan kuat ke arah sana ya bisa (PK). Tapi sampai sekarang belum ada kebijakan ke arah situ (PK)," ujar Darmono.

Muchdi sebelumnya didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) ikut terlibat merencanakan pembunuhan terhadap Munir. Namun Muchdi dibebaskan dari hukuman oleh Pengadilan Negeri Jaksel dan MA. Sementara itu, Pollycarpus tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas vonis 20 tahun yang dijatuhkan MA atas PK yang diajukan jaksa.

Munir meninggal dalam pesawat rute Singapura - Amsterdam pada 7 September 2004. Sebelumnya dari Jakarta menuju Bandara Changi Singapura, Munir menggunakan pesawat Garuda nomor penerbangan GA 974. [tjs]

Komentar

x