INILAH.COM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyarankan agar kasus pemalsuan surat MK yang akhirnya menjadi perseteruan antara Ketua MK Mahfud MD dengan mantan hakim MK, Arsyad Sanusi diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian.

"Seorang hakim tidak boleh menempatkan dirinya sebagai subjek yang bersengketa di depan umum," ucapnya, usai menghadiri Konferensi Komunitas Asia-Pasifik untuk Palestina, di JCC, Jakarta, Rabu (28/6/2011).

Karena itu, kata Jimly, dalam kasus tersebut semestinya MK menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Bukan malah saling menyalahkan melalui media.

"Nantilah dibuktikan di pengadilan, kalau memang ada yang perlu diperdebatkan, disitu (pengadilan) tempatnya, jangan di televisi, itu tidak elok, bahkan tidak akan menyelesaikan kasus tersebut," bebernya.

Menurut dia, kasus yang sudah berada diranah hukum merupakan kewenangan polisi untuk menyelesaikannya. Sehingga, baik yang menyangka maupun yang disangka tidak perlu saling mengaku benar.

"Yang jelas siapa yang dituduh pasti beladiri, mana ada orang dituduh diam
saja. Makanya, serahkan kepada polisi yang lebih punya otoritas untuk
menyelesaikan kasus itu. Kalaupun tidak diselesaikan, bukan salah MK tapi kesalahan polisi," ujarnya. [mvi]