Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 5 Juli 2015 | 03:42 WIB
Hide Ads

"Anak Orang Kaya Haram Sekolah di SD Negeri"

Oleh : Bayu Hermawan | Rabu, 29 Juni 2011 | 14:45 WIB
inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana fatwa MUI yang mengharamkan orang kaya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi alias premium.

"Kami menolak fatwa itu. Karena itu bertentangan dengan fakta di lapangan serta bertentangan dengan problema yang terjadi di lapangan yakni liberalsasi," ujar Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto di Stadion Lebak Bulus, Rabu (29/6/2011).

Ismail melanjutkan HTI berpendapat bahwa minyak dan gas adalah milik umum sesuai dalam konsepsi Islam dengan istilah kepemilkan. Ia menambahkan kepemilikan itu dibagi atas kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

"Energi di bumi Indonesia adalah milik umum. Sementara negara wajib mengelola atas nama rakyat dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat," tegasnya.

Selain itu HTI juga mempertanyakan apa sebenarnya arti dari istilah subsidi tersebut. Menurutnya ada kekeliruan dalam mengartikan istilah tersebut. "Ini adalah istilah yang keliru, karena negara wajib untuk mengurus rakyatnya membiayai kebutuhan pendidikan, kesehatan termasuk mengelola milik rakyat dan dikembalikan ke rakyat," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan kalau memang kata subsidi artinya hanya diperuntukan untuk masyarakat miskin, maka seharusnya orang-orang kaya tidak boleh menyekolahkan anaknya di sekolah Dasar Negeri. "Sebab kan gratis, mestinya anak orang kaya tidak boleh sekolah di SD Negeri. Di Puskesmas juga begitu," ujarnya.

HTI menganggap seharusnya MUI mengeluarkan fatwa pengharaman liberalisasi migas yang saat ini justru itulah yang menjadi akar masalah sulitnya BBM di Indonesia "Ini bertentangan dengan akar masalah. Seharusnya MUI mengeluarkan fatwa pengharaman liberalisasi migas oleh pemerintah," tegasnya. [mah]

Tag :

Berita Terkait Lainnya

2 Komentar

Image Komentar
ANTO - Sabtu, 2 Juli 2011 | 21:37 WIB
Sangaaat setuju..............
Image Komentar
LUKMAN - Kamis, 30 Juni 2011 | 08:11 WIB
Betul, saya setuju dengan hti, memang yang harus diharamkan adalah liberalisme dan kapitalisme, hti memang layak jadji panutan...

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.