Kamis, 17 Mei 2012 | 10:26 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Kenapa Korupsi di Era Reformasi Malah Makin Masif?
Headline
Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida - inilah.com/Wirasatria
Oleh: Nurcholish MA Basyari
nasional - Senin, 6 Juni 2011 | 17:59 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta – Perilaku korupsi para penyelenggara negara di era reformasi sangat masif akibat perubahan gaya hidup yang sangat radikal para pejabat dan politisi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida mengemukakan hal itu dalam diskusi KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dari Rezim ke Rezim yang diselenggarakan di Rumah Perubahan 2.0 di Kompleks Duta Merlin, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2011).

Senator dari Sulawesi Tenggara itu memaparkan, pada masa Orda Baru, para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, termasuk menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dan jajaran legislatif, misalnya, memang mendapatkan sejumlah privilese atau keistimewaan. Namun, secara material mereka relatif tidak bergelimang harta, apalagi setelah pensiun.

“Bandingkan dengan bupati, wali kota atau politisi atau anggota DPR sekarang. Mereka punya rumah dan mobil yang supermewah,” ujar La Ode yang pernah mengembalikan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon senilai Rp1,3 miliar pada awal menjabat sebagai wakil ketua DPD 2009-2014 ini.

Menurut dia, hal itu akibat gaya para politisi Senayan dan sejumlah pemimpin daerah berubah secara radikal menjadi sangat mewah. “Padahal dulu banyak dari mereka berasal dari kelompok pergerakan yang turun ke jalan bermandi keringat, naik bus atau kereta,” kata La Ode.

Menurut La Ode, orang-orang yang gaya hidupnya berorientasi serbameterialistis dan kemewahan itu mendominasi dan masuk ke jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka kemudian menjalin pertemenan dengan kalangan pengusaha nakal dan mafia kasus. “Dari situlah tumbuh mental korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan wewenang.”

Dia mengatakan kondisi seperti itulah yang membuat praktik korupsi di era reformasi bukannya makin hilang atau berkurang melainkan makin masif, di pusat dan daerah.

“Untuk mengatasi hal itu, solusinya ada dua pilihan, yaitu merekrut para penyelenggara negara dari orang yang bersih dan berdedikasi tinggi kemudian memberikan reward yang memadai. Pilihan lainnya, merekrut mereka yang secara ekonomi sudah cukup mapan dan menjadikan mereka sebagai simbol,” ujarnya. [nic]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
Boempim
Rabu, 23 November 2011 | 14:56 WIB
AYO SAMA-SAMA KITA MUSNAHKAN YAANG NAMANYA "kkn" !!!!!!!!!!
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.