Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 23 Desember 2014 | 09:36 WIB
Hide Ads

Potensi Masalah Mengintai Gedung Baru DPR

Oleh : R Ferdian Andi R | Minggu, 27 Maret 2011 | 17:01 WIB
Potensi Masalah Mengintai Gedung Baru DPR
inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Rencana pembangunan gedung DPR berpotensi bermasalah. Setidaknya dari 11 peserta lelang yang mendaftar ada nama-nama perusahaan yang bermasalah dalam pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR.

Menurut Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR DPR Soemirat hingga Jumat (25/3/2011) tercatat ada 11 peserta lelang. "Sampai saat ini ada 11 peserta lelang," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/3/2011).

Kesebelas peserta lelang tersebut yakni PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), Konsorsium Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdu Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara.

Dari 11 nama perusahaan tersebut terdapat perusahaan yang dianggap bermasalah terutama saat pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA). Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan menyebutkan, jika nama-nama perusahaan yang dianggap bermasalah lolos maka kuat dugaan terjadi permainan.

"Jika perusahaan perusahaan tersebut sampai lolos, semakin kuat dugaan adanya permainan dalam proyek tersebut," ujarnya. Dia menuturkan, dari data Fitra terdapat sejumlah perusahaan yang di-blacklist terkait renovasi RJA DPR di Kalibata, di antaranya PT Indah Karya, PT Griksa Cipta, PT Adhi Karya dan PT Pembangunan Perumahan.

Pada kasus RJA Kalibata, telah terjadi keterlambatan penyelesaian proyek dan pembengkakan anggaran. "Proyek tersebut bermasalah karena adanya praktek sub kontrak dari perusahaan pemenang tender ke perusahaan perusahaan lainnya," katanya.

Soemirat menegaskan pihaknya berjanji untuk berusaha agar tidak terjadi lagi peristiwa saat pembangunan RJA di Kalibata. Menurut dia, terkait KSO, sejak awal pendaftaran harus jelas akte notaris, berapa sharingnya, siapa leadernya. "Nanti kita buktikan di evaluasi," janji Soemirat.

Terkait praktik sub kontrak yang ternyata bermasalah saat pembangunan RJA Kalibata, Soemirat menegaskan sub kontrak harus terbuka. Dia menegaskan kontraktor yang menawar harus ada di awal. "Yang pertama spesifikasi, volume, dan harga jelas. Ini agar peristiwa Kalibata tidak terulang lagi," klaimnya

Dalam kesempatan yang sama Sekjen DPR Nining Indra Saleh menegaskan sesuai amanat Ketua DPR Marzuki Alie, proses lelang harus sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana Perpres No 54 tahun 2010. "Juga ditekankan agar tidak merekayasa satu kemenangan tender, harus sesuai dengan rule-nya," ujarnya. [mdr]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Login with