Senin, 21 April 2014 | 21:41 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Potensi Masalah Mengintai Gedung Baru DPR
Headline
inilah.com/Wirasatria
Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Minggu, 27 Maret 2011 | 17:01 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Rencana pembangunan gedung DPR berpotensi bermasalah. Setidaknya dari 11 peserta lelang yang mendaftar ada nama-nama perusahaan yang bermasalah dalam pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR.

Menurut Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR DPR Soemirat hingga Jumat (25/3/2011) tercatat ada 11 peserta lelang. "Sampai saat ini ada 11 peserta lelang," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/3/2011).

Kesebelas peserta lelang tersebut yakni PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), Konsorsium Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdu Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara.

Dari 11 nama perusahaan tersebut terdapat perusahaan yang dianggap bermasalah terutama saat pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA). Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan menyebutkan, jika nama-nama perusahaan yang dianggap bermasalah lolos maka kuat dugaan terjadi permainan.

"Jika perusahaan perusahaan tersebut sampai lolos, semakin kuat dugaan adanya permainan dalam proyek tersebut," ujarnya. Dia menuturkan, dari data Fitra terdapat sejumlah perusahaan yang di-blacklist terkait renovasi RJA DPR di Kalibata, di antaranya PT Indah Karya, PT Griksa Cipta, PT Adhi Karya dan PT Pembangunan Perumahan.

Pada kasus RJA Kalibata, telah terjadi keterlambatan penyelesaian proyek dan pembengkakan anggaran. "Proyek tersebut bermasalah karena adanya praktek sub kontrak dari perusahaan pemenang tender ke perusahaan perusahaan lainnya," katanya.

Soemirat menegaskan pihaknya berjanji untuk berusaha agar tidak terjadi lagi peristiwa saat pembangunan RJA di Kalibata. Menurut dia, terkait KSO, sejak awal pendaftaran harus jelas akte notaris, berapa sharingnya, siapa leadernya. "Nanti kita buktikan di evaluasi," janji Soemirat.

Terkait praktik sub kontrak yang ternyata bermasalah saat pembangunan RJA Kalibata, Soemirat menegaskan sub kontrak harus terbuka. Dia menegaskan kontraktor yang menawar harus ada di awal. "Yang pertama spesifikasi, volume, dan harga jelas. Ini agar peristiwa Kalibata tidak terulang lagi," klaimnya

Dalam kesempatan yang sama Sekjen DPR Nining Indra Saleh menegaskan sesuai amanat Ketua DPR Marzuki Alie, proses lelang harus sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana Perpres No 54 tahun 2010. "Juga ditekankan agar tidak merekayasa satu kemenangan tender, harus sesuai dengan rule-nya," ujarnya. [mdr]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER