INILAH.COM, Jakarta - Sidang paripurna DPR terkait pengambilan keputusan usulan hak angket atas mafia pajak menimbulkan komplikasi baru di tubuh koalisi. Sikap Partai Golkar dan PKS yang berbeda dengan koalisi dinilai sebagai pembangkangan. Apa reaksi PKS?

Pasca sidang paripurna DPR, rumor ihwal pencopotan sejumlah pos menteri milik PKS mencuat ke permukaan. Hal ini tidak terlepas dari sikap PKS yang kerap berbeda dengan koalisi.

Ketua Majelis Syura DPP PKS KH Hilmy Aminuddin menegaskan jika pun pada akhirnya empat kursi menteri PKS dicopot presiden, pihaknya sama sekali tak merisaukan.

"Berjuang untuk kepentingan negara tidak mesti di dalam pemerintahan. Jadi tidak ada soal bagi kami," cetusnya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon, Rabu (23/2/2011). Berikut wawancara lengkapnya:

Apa landasan sikap PKS terkait dukungan atas usul angket pajak melalui sidang paripurna DPR?

Sikap itu merupakan bentuk tanggungjawab kita kepada masyarakat. Karena sebanyak 70 persen APBN kita dihasilkan dari pajak. Kita ingin pajak bersih dari hal yang seperti dilakukan Gayus.

Namun sikap ideal PKS ini dinilai oleh kalangan koalisi sebagai sikap pembangkangan terhadap koalisi. Apa komentarnya?

Yang penting kita tidak membangkang kepada rakyat. Acuan kita kan untuk kepentingan rakyat.

Rumor berkembang, atas sikap PKS yang kerap berbeda dengan koalisi disebut-sebut jatah kursinya di kabinet akan dikurangi. Apa komentarnya?

Belum tahu. Presiden SBY belum bicara apa-apa sama saya. Namun, kalau soal kabinet bukan urusan kami, itu hak prerogatif presiden.

Jika berandai-andai, pada akhirnya empat kursi menteri dari PKS dilepas semua, apakah siap?

Tidak ada masalah. Berjuang untuk kepentingan negara tidak mesti di dalam pemerintahan. Pers juga kan tidak terlibat dalam pemerintahan tidak ada masalah, kan? Jadi sama sekali bukan menjadi soal bagi kami. [mdr]