INILAH.COM, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal menantang Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan tuduhan bahwa peredaran buku SBY menyalahi aturan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Nampaknya kita penuh kecurigaan, kita mau tahu data ICW sudah mendalam seperti apa,dan pengetahuannya seperti apa?," ucap Fasli Jalal di kantornya, Jakarta, Jumat (28/1/2011).

Sebelumnya, Koordinator Divisi Monitoring ICW, Ade Irawan mengatakan anggaran pendidikan yang didapatkan dari DAK semestinya bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Pembagian buku serial SBY berjudul 'Lebih Dekat Dengan SBY' di Tegal, Jawa Tengah, dinilai telah menyalahi aturan penggunaan DAK yang bukan prioritas untuk tujuan wajib belajar.

"Dari sini sudah terlihat jelas bahwa pendidikan kita masih dijadikan alat kepentingan politik, mau dibantah bagaimanapun acara bagi-bagi buku ini untuk kepentingan politik,tinggal nanti, siapa yang harus bertanggung jawab," ucap Ade. [mah]