INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tindakan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) menarik diri dari dukungan hak angket perpajakan terlalu berlebihan.

"Saya kira tidak perlu paranoid biasa saja," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Menurut Anis, Demokrat harusnya tidak menggangap pengajuan hak angket perpajakan sebagai serangan untuk pemerintah.

"Saya tidak mengerti apa alasannya, karena menurut saya hal-hal seperti ini tidak perlu diangkat sebagai serangan terhadap pemerintah," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, yang perlu dilihat adalah objektifnya. Negara ini sepenuhnya hidup dari pemasukan pajak.

"Jadi apapun gangguan dari pajak adalah gangguan terhadap hidup kita, itu menyangkut sumber pendapatan negara, terlepas siapa pelakunya. Dan ini tidak usah dianggap sebagai masalah politik," jelasnya.

Menurut Anis, akhir dari hasil pansus hanya berupa rekomendasi. Rekomendasinya bisa macam-macam, salah satunya adalah regulasi reformasi UU Pajak.

Seperti diberitakan, dari delapan anggota FPD yang ikut membubuhi tanda tangan terkait hak angket perpajakan, tujuh anggota FPD pada Rabu (26/1/2011) menarik diri secara resmi dengan mengirimkan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPR.

Dari 30 politisi yang mengajukan hak angket perpajakan, kini hanya tinggal 23 politisi. Karena dinilai tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dimana pengajuan hak angket harus memenuhi sekurang-kurangnya mencapai 25 orang, maka pimpinan DPR mengembalikan surat permohonan pengajuan hak angket perpajakan, untuk dilengkapi jika tetap mengajukan hak angket. [mah]